Bertempat di Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS, UNY, Diskusi Serial Kewarganegaraan #5 diselenggarakan mulai jam 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Peserta diskusinya kurang lebih 40 orang dari kalangan akademisi, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa. Dimoderatori Rianda Usmi, Diser#5 membahas tema “Radikalisasi Pancasila di Tengah Tantangan Kosmopolitanisme dan Demokrasi”.
Muchson AR, M.Pd. sebagai pembicara pertama menyampaikan mengenai “Radikalisasi Pancasila Di...
Diskusi Serial Kewarganegaraan #4 bekerjasama dengan IMPARSIAL berlangsung semarak karena dihadiri pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing serta diikuti oleh tidak kurang dari 100 peserta dari kalangan akademisi, jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. Bertempat di Ruang Sidang LPPM UNY Lt. 2 sayap timur, DISER#4 membahas tema “Revisi KUHP dan Penghapusan Hukuman Mati”.
Zuhairi Misrawi sebagai pembicara pertama menyampaikan mengenai “Reinterpretasi Hukuman Mati dalam Tradisi...
Jumat (29/04) Dr. Ni’matul Huda, S.H., M. Hum dan Sri Hartini, M. Hum menilai bahwa regulasi mengenai Pemilukada memiliki banyak kesemrawutan. Padahal, guna mewujudkan keadilan Pemilukada, perlu ada desain kerangka hukum yang mengatur mekanisme dan penyelesaian yang efektif dan harus berprinsip pada terjaminnya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, kerangka hukum Pemilukada harus menjamin pemilih, kandidat, dan partai dapat mengadukan setiap pelanggaran kepada lembaga penyelenggara atau...
Fenomena mimpi Negara Islam selalu bertransformasi dari waktu ke waktu. Mulai dari NII (Negara Islam Indonesia) sampai Gafatar, mimpi Negara Islam di Indonesia saling terkait baik secara historis maupun filosofis. Negara Islam Indonesia (NII) yang pertama kali didirikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Marijan Kartosoewirjo sebagai gerakan keislaman yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia merupakan embrio kemunculan gerakan keislaman berlabel Negara Islam Indonesia, NII...
Diskusi Serial Kewarganegaraa #1 bertemakan “Konflik Internal Elit Keraton: Dinamika dan Implikasi Sosial-Politiknya di DI Yogyakarta” yang dilaksanakan pada hari Jumat 19/2 bertempat di Laboratorium PKnH FIS UNY. Tidak kurang dari 40 peserta dari kalngan Akademisi, Dosen, Mahasiswa, dan wartawan turut hadir dalam Diser#1 ini. Kegiatan Diser#1 menanggapi salah satu isu penting yang mengemuka di DI Yogyakarta adalah adanya konflik internal elit Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat...
Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan daerah kabupaten/kota di Indonesia diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang investasi termasuk perizinan investasi. Dengan demikian, pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan rumusan konsep asas-asas umum pemerintahan...
