Berita

Post date: 16/06/2017 - 19:00

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan daerah kabupaten/kota di Indonesia diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang investasi termasuk perizinan investasi. Dengan demikian, pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan rumusan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan perizinan investasi di daerah kabupaten/kota di Indonesia termasuk di wilayah DIY, agar dapat dipakai sebagai pedoman dan arahan yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh...

Post date: 16/06/2017 - 18:55

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY angkatan 2014 menyelenggarakan acara Talkshow dan Pameran Media Pembelajaran PKn dengan tema “Tumbuhkan Semangat Kewarganegaraan Kreatif dalam Karya Menuju Indonesia Cerdas” pada hari Kamis, 12 Januari 2017. Acara tersebut dilaksanakan di dua tempat, yaitu Talkshow di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY dan Pameran Media Pembelajaran PKn di Taman Ki Hajar Dewantara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai bentuk media pembelajaran PKn yang kreatif dan inovatif, serta bentuk perangkat pembelajaran PKn yang baik dan benar. Acara tersebut merupakan salah satu tugas akhir ataupun output dari Mata Kuliah Perencanaan...

Post date: 16/06/2017 - 18:46

Jumat, 28/4 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY kedatangan tamu dosen dan mahasiswa  dari Universitas Negeri Padang. Kunjungan UNP pada kesempatan kali ini dikemas apik melalui kegiatan dialog akademik dan presentasi mahasiswa antar kedua Universitas.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Program Studi PPKn PPs UNY Dr. Suharno, M.Si. Dalam sambutan tersebut Suharno menyampaikan harapan agar UNY dan UNP...

Post date: 14/06/2017 - 16:34

Setelah sukses menyelenggarakan Diskusi Serial Kewarganegaraan #1 hingga #7, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY (Lab. PKn H FIS UNY) bersama Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM FIS UNY (LinK De HAM FIS UNY) mengadakan lagi Diskusi Serial Kewarganegaraan#8 (Diser#8). Mengetengahkan tema “Membaca Indonesia dalam Perspektif Politik, Hukum dan Pendidikan: Retrospek 2016 dan Prospek 2017”, Diser#8 mengakhiri kajian menyoal keindonesiaan selama tahun 2016 sekaligus mengawali kajian-kajian yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Dibersamai Prof. Buchory, M.S (Rektor UPY), Hasrul Hanif, M.A (Dosen Dept. Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM), serta Setiati Widihastuti, M. Hum (...

Post date: 26/07/2010 - 08:55

Karakter  tidak otomatis berkembang pada diri warga bangsa atau peserta didik. Perlu ada rekayasa sosial yang dirancang dan dilaksanakan secara sadar dengan arah yang jelas. Rekayasa sosial  ini semakin penting, karena karakter bersifat multidimensi yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Sekolah /lembaga pendidikan secara mandiri tidak akan mampu mengembangkan karakter di kalangan peserta didik. Rekayasa sosial untuk pembangunan karakter perlu direncanakan dan dilaksanakan sebaik dan secermat mungkin. Proses ini berlangsung amat panjang, bahkan berlangsung sepanjang massa khususnya lewat pendidikan dan pendidIkan ilmu-ilmu sosial atau IPS memiliki...

Pages